Dengan keberhasilan experimen seperti ini, kesadaran bahwa dana sosial Islam dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan pembangunan ekonomi akan terus tumbuh, dan secara bersamaan, kedepannya kita mengharapkan agar terlaksananya ekspansi dalam lingkup lingkaran kebajikan yang berkelanjutan.

Pada tulisan Saya lainnya (berdasarkan presentasi Saya di Konferensi Internasional Manajemen Dana Haji, November 2019), Saya mengusulkan agar dana haji Indonesia yang berjumlah 8 miliar dolar harus ditempatkan dengan teliti pada proyek pengembangan wakaf dan diharapkan juga dapat menghasilkan keuntungan yang cukup fair

Dana haji untuk pengembangan wakaf akan (antara lain):

  • Menyatukan sebuah sektor dengan kebutuhan pembiayaan yang besar (dalam konteks ini ialah wakaf) dan sektor lainnya yang membutuhkan investasi besar-besaran (haji)
  • Dimana tujuan utama investasi pada dasarnya bukanlah pengembalian;  pengembalian adalah sarana menuju tujuan yang mulia
  • Merupakan win-win situation untuk para calon jamaah haji dan juga penerima wakaf
  • Merupakan opsi dengan persetujuan / penerimaan publik yang tinggi atau dengan perlawanan yang paling sedikit
  • Menyelesaikan masalah ketidakleluasaan secara lebih baik dengan (i) menginvestasikan dana haji dalam proyek-proyek yang kualitasnya kurang dipahami dan sedikit catatan sejarah, mis.  infrastruktur dan (ii) penggunaan modal swasta dengan prinsip return-seeking untuk pengembangan wakaf.

Satu hal yang baru Saya sadari adalah, bahwa proposisi ini akan sangat cocok dengan program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Indonesia yang tidak hanya akan menyebutkan soal beberapa reservasi yang sedang berlangsung tentang investasi dana haji untuk rencana infrastruktur pemerintah, tetapi juga dengan kuat menempatkan model yang layak ditiru oleh semua masyarakat Muslim kontemporer.

Fakta bahwa CWLS menyatukan sektor wakaf (keuangan sosial Islam) dan sukuk (pasar modal syariah), merupakan perkembangan yang luar biasa, meskipun dapat ditemukan juga contoh-contoh baik lainnya di negara lain seperti Malaysia yang mempunyai Malaysian Initial Waqf Offer-nya, yang bergerak untuk membiayai pengembangan dan perluasan Larkin Sentral Complex (terminal transportasi umum di negara bagian Johor Baru). Seterusnya, obligasi musyarakah generasi sebelumnya di Singapura atau The Sukuk Al-intifa Timeshare Bonds di Arab Saudi pada dasarnya adalah instrumen yang bertujuan untuk mendatangkan pengembalian modal swasta untuk pengembangan aset wakaf.  Untuk melihat perbandingan kerangka kerja baru dengan kerangka kerja sebelumnya, kita perlu fokus pada pemangku kepentingan dan sifat manfaat yang mengalir dari mereka dan pada risiko yang akan diakibatkan.

Jika kita fokus pada manfaat sosial, yang merupakan hasil dari struktur sukuk alternatif ini, dapat kita temukan bahwa sukuk musyarakah atau sukuk yang disebutkan di atas pada dasarnya memang memastikan peningkatan manfaat dari pengembangan aset wakaf, yang dibagi antara penyedia modal swasta dan otoritas wakaf, yang kemudian memberikan manfaat kepada penerima manfaat akhir wakaf yang dituju.  Penyedia modal swasta menerima pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Tekanan dalam struktur berkaitan dengan seberapa adil peningkatan manfaat dirasakan antara kedua belah pihak.

Dalam hal wakaf korporat Malaysia, tidak ditemukan manfaat dalam segi material bagi investor dalam saham ekuitas dari proyek sponsor Larkin Sentral, yang membuat wakaf dari pengembalian / manfaat yang diperolehnya kepada para otoritas wakaf.  Di sisi lain, pihak pengeluar wakaf menginvestasikan hasilnya dalam proyek; memberikan layanan yang lebih baik kepada para penumpang dan masyarakat luas.  WAN Corporation yang bertindak sebagai agen otoritas wakaf, menerima pengembalian investasi ekuitas.  Ia menyerahkan sembilan puluh persen dari pengembalian saham kembali ke sponsor proyek sebagai investasi kembali dan menggunakan sisanya untuk tujuan amal sosial – lima persen digunakan untuk menyewa ibu tunggal dan lima persen lagi untuk berbagai proyek sosial dari otoritas wakaf.  Hal ini pada dasarnya adalah kasus langsung yang mengutamakan pembiayaan infrastruktur dengan wakaf perusahaan, dan yang sebagian kecilnya dimaksudkan untuk bantuan sosial.

Kerangka kerja yang demikian, memungkinkan integrasi langsung antara lembaga wakaf dengan pendanaan fiskal dalam konteks program sosial pemerintah.

Dalam kasus ini juga, didapatkan tidak ada manfaat material untuk wakif (yang membuat wakaf tunai sementara) yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nazir, melalui berbagai bank syariah sebagai wakil-wakilnya. Dana tersebut dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk (dengan fitur-fitur khusus termasuk: jangka waktu 3 tahun, tidak dapat diperdagangkan, potongan pembayaran manfaat dan tingkat pembayaran berkala yang tetap) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, karena wakaf tunai bersifat “sementara” atau dengan jangka waktu yang terbatas minimal tiga tahun, dana akan dikembalikan kepada wakif secara penuh pada saat jatuh tempo. Pembagian keuntungan dari hasil sukuk akan digunakan oleh BWI untuk berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan dan sektor sosial lainnya.  Hasil dari sukuk akan digunakan untuk membiayai anggaran negara, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek-proyek pelayanan publik seperti pembangunan infrastruktur pendidikan dan institusi keagamaan.  Kerangka kerja ini memungkinkan integrasi langsung antara lembaga wakaf dengan pendanaan fiskal dalam konteks program sosial pemerintah.  

Stakeholder utama dalam proses ini adalah:

  1. Pendonor atau waqif, baik individu maupun komunitas atau institusi.
  2. Bank Indonesia sebagai akselerator untuk program dalam mendorong implementasi CWLS.
  3. Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pemimpin dan wakil-manajer (nazir) dengan mitra untuk memobilisasi dana wakaf.
  4.  Kementerian Keuangan sebagai penerbit dan pengelola dana
  5. Bank syariah sebagai saluran (LKS-PWU) untuk menerima dana.

Hal ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana dari Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia (BPKH) yang diumumkan pada akhir November 2019 lalu untuk berkontribusi pada keberhasilan program CWLS dengan mentransformasikan dirinya menjadi wakaf dan menempatkan Rp15 miliar, yang merupakan tiga puluh persen dari nilai target program tersebut, yaitu sebanyak Rp50 miliar. Kebijakan ini adalah penempatan yang diharapkan dapat memastikan bahwa institusi tidak akan mengalami kemungkinan penurunan nilai.  Hal ini memang, merupakan alasan utama dibalik penentangan publik terhadap langkah apapun untuk menempatkan dana haji secara langsung dalam proyek infrastruktur apapun dengan profil pengembalian risiko yang tidak diketahui, karena wakif memiliki hak untuk menentukan bagaimana manfaat dari wakaf akan digunakan. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani perjanjian strategis dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk memastikan bahwa pembagian laba dari penempatan ini benar akan disalurkan ke proyek kesehatan khusus yang didanai wakaf, yaitu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, Banten. Keuntungan saham dibandingkan dengan laba pasar, karena dalam hal ini tidak mengharuskan pajak jenis apapun.

____________________________________________

Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi di Serang, Banten mungkin merupakan rumah sakit mata pertama yang sepenuhnya didanai oleh wakaf tunai. Rumah sakit ini didirikan dan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompet Dhuafa Republika (DDR).  Rumah sakit ini berdiri di tanah wakaf keluarga Achmad Wardi yang dipercayakan kepada BWI sebagai Nazir, dan dikelola oleh Yayasan Dompet Dhuafa Republika.  Rumah sakit memiliki visi untuk menyediakan layanan kesehatan mata yang terjangkau, profesional dan ramah.

Keunikan proyek ini terletak pada penyatuan berbagai pemangku kepentingan seperti; Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Dana Haji Indonesia, Bank-bank syariah dan  berbagai nazir – untuk bekerja menuju tujuan bersama.  Berbagai bank dan organisasi Islam yang bergabung dengan Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia (BPKH) sebagai waqif termasuk juga Bank Syariah Mandiri, Bank Permata Syariah, BNI Syariah, Baitul Maal Muamalat, Bank Syariah CIMB Niaga, Dompet Dhuafa, Bank Syariah Sinarmas, Bank Syariah Mega, Maybank Syariah dan wakaf individual.  Hal ini memiliki dampak besar pada tingkat kesadaran masyarakat umum yang sangat penting untuk mempopulerkan sektor keuangan sosial Islam.  Dengan keberhasilan experimen seperti ini, kesadaran bahwa dana sosial Islam dapat memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan pembangunan ekonomi akan terus tumbuh, dan secara bersamaan, kedepannya kita mengharapkan agar terlaksananya ekspansi dalam lingkup lingkaran kebajikan yang berkelanjutan.

(Diterjemahkan oleh:
Yusuf Ali, B.Ec | Qoriatul Hasanah, Lc. MIRK)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: